RAKOR REALISASI INVESTASI TW. III TAHUN 2017 KAB/KOTA PROV. KALTIM
Selasa, 19 Desember 2017 | Alfi Haryadi

Rapat dilaksanakan di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2017 yang dihadiri oleh seluruh DPMPTSP se - Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Timur.  Rapat dibuka oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur (H.Diddy Rusdiansyah A.D, SE, MM) sekaligus memberikan pengarahan dan menyampaikan informasi dan selanjutnya rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan (Sanusi Saudek, ST).

( Penulis : -- )

Realisasi investasi di Kalimantan Timur pada triwulan III tahun 2017 baik PMA maupun PMDN sebesar Rp. 6,45 triliun, sehingga sampai dengan triwulan III  mencapai angka sebesar Rp.22,88 triliun atau  65,43% dari target investasi tahun 2017 sebesar Rp. 34,97 triliun.

Dengan realisasi investasi yang dicapai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong peningkatan realisasi investasi, antara lain menghimpun data persetujuan investasi, menghimpun data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan mendorong permohonan oleh pemohon izin, mewajibkan setiap perusahaan terkait untuk pengurusan Izin Prinsip dan mendapatkan hak akses untuk LKPM online, serta peningkatan pendaftaran penanaman modal secara simultan.

 

Berbagai upaya telah dilakukan DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk meningkatkan capaian realisasi investasi, antara lain dengan melakukan kegiatan sosialisasi, bersurat kepada perusahaan untuk melaporkan kegiatannya, termasuk memfasilitasi perusahaan terkait kendala-kendala yang dihadapi sehingga belum melaksanakan kegiatan.

Permasalahan yang sama dihadapi oleh masing-masing Kabupaten/Kota, antara lain sulitnya menghubungi, menemukan atau mendatangi perusahaan-perusahaan yang akan dilakukan pemantauan sehingga berdampak terhadap realisasi investasi yang dicapai. Apabila terjadi hal seperti ini maka dapat berkoordinasi ke DPMPTSP Provinsi kemudian akan dilanjutkan ke BKPM khususnya perusahaan yang berstatus PMA, dan untuk perusahaan PMDN dapat  ditindaklanjuti lewat koordinasi antara Kabupaten/Kota dengan DPMPTSP Provinsi.

 

Berkenaan Surat Edaran Menteri Perekonomian, Mendagri dan Menko Maritim mengenai kewajiban untuk mendorong kemudahan berusaha maka kepada DPMPTSP Kabupaten/Kota diminta supaya membentuk Tim dan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk pelaksanaannya.

Saat ini, integrasi sistem pelayanan perizinan ditingkat pusat dan daerah mulai dijajaki guna mempercepat pelaksanaan usaha, namun tidak ada unsur intervensi pada Kabupaten/Kota karena semua melekat sesuai Tupoksi masing-masing. Jika ada izin-izin turunannya, maka otomatis akan dilanjutkan oleh Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Dalam rangka memperoleh Investment Award, maka pada tahun 2018 akan dilakukan sertifikasi PTSP. dan salah satu langkah yang dilakukan adalah menerapkan ISO (International Standardization Organization) yang merupakan ketentuan standar yang diakui secara internasional, juga dengan menyiapkan point-point yang diperlukan.

Dalam menjalankan fungsinya, PTSP memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu sebagai lembaga perizinan, pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik.

Dengan seringnya permintaan data dari pihak lain dan tidak adanya standar izin mana yang dapat diberikan, maka DPMPTSP Provinsi Kaltim telah melakukan pengajuan uji konsekuensi data pada komisi keterbukaan informasi sehingga tidak semua data dapat diberikan pada pihak lain. Hal ini dapat diikuti oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi dengan Diskominfo masing-masing.

Halaman Sebelumnya Halaman Selanjutnya
DPMPTSP PROVINSI KALTIM GELAR RAPAT KOORDINASI DALAM HAL KEMUDAHAN BERUSAHA Kajati Tegaskan Perkara Deposito, Hibah Masyarakat Singkong, dan KONI Samarinda Belum Dihentikan
Keppres no.18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017 Pengumuman Perubahan Jadwal Seleksi Jabatan Administrator RSUD IA Moeis Pemerintah Kota Samarinda SURAT EDARAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN / INSPASSING SELEKSI JABATAN ADMINISTRATOR DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM I.A. MOEIS SAMARINDA HASIL SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAERAH KOTA SAMARINDA