Periksa Pejabat Samarinda, Inspektorat Minta Waktu Tujuh Hari

  • By --
  • Sabtu, 25 Maret 2017
  • 23
  • Moderator

Perintah Walikota Samarinda, Syaharie Jaang agar dilakukan penyelidikan internal terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Samarinda yang terindikasi ikut berperan dalam kasus pungutan liar (pungli) oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran ternyata bukan hanya sekedar isapan jempol belaka. Bahkan pasca menegaskan hal tersebut di hadapan awak media Minggu (19/3/2017) siang, sehari seusudahnya yakni Senin (20/3/2017), tim dari Inspektorat Samarinda langsung bekerja. Harapannya agar permasalahan ini bisa dibuka secara jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan prasangka buruk di tengah masyarakat.


"Jadi perintah dari Walikota soal penyelidikan internal itu bukan sekedar wacana belaka tapi sudah benar-benar mulai dilaksanakan. Tim dari Inspektorat saat ini sudah mulai bekerja dengan meminta keterangan sejumlah pihak terkait," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah, Senin (20/3/2017) sore.  

Bahkan sesuai informasi yang diperoleh dari Kepala Inspekturat Samarinda Muhammad Yamin, penyelidikan tidak akan berlangsung lama.

"Informasi dari Pak Yamin (Kepala Inspektorat Samarinda, Red), paling lambat tujuh hari kerja untuk mengungkap permasalahan yang sebenarnya," tutur Dayat--sapaan akrab Aji Syarif Hidayatullah.

Selain penyelidikan internal lanjut mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda ini, Walikota juga telah menepati janjinya untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Nomor 551.21/083/HK- KS/II/2016 tentang penetapan pengelola dan struktur tarif pada area parkir Pelabuhan Peti Kemas Bukuan Palaran atas nama KSU PDIB Samarinda yang sebelumnya diharapkan ikut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu. Bahkan keputusan pencabutan tersebut telah dituangkan secara resmi dalam bentuk SK Walikota Samarinda dengan nomor 551.21/131/HK-KS/III/2017 tertanggal 20 Maret 2017 dan langsung ditandatangani Syaharie Jaang selaku Walikota Samarinda. Dengan demikian, di lapangan tidak boleh lagi ada pungutan terhadap kendaraan yang parkir di wilayah TPK Palaran. Karena berapapun nominal yang dipungut, tetap akan dianggap sebagai pungli karena SK penunjukan pengelola parkir di TPK Palaran telah resmi dicabut.

Ditegaskan Dayat, sebenarnya SK penunjukan pengelola parkir yang sempat disalahgunakan itu dulunya diproses saat Jaang sudah menghabisi masa jabatannya di periode pertama. Artinya saat Walikota Samarinda dua periode itu cuti dan mempersiapkan diri maju di periode kedua, maka yang bersangkutan harus dianggap sebagai warga biasa selama belum dilantik.

"SK yang lama itu ditandatangani seminggu setelah Pak Walikota dilantik sehingga hampir tidak tahu banyak. Tapi demi menjaga kewibawaan Pemkot Samarinda, sehingga Pak Walikota tetap bertanggung jawab. Yang jelas SK penunjukan pengelola parkir itu sudah resmi dicabut sat ini," tegas Dayat.

Menurut Dayat, sebenarnya hampir tidak ada masalah dengan SK penunjukan pengelola parkir di TPK Palaran. Hanya saja di lapangan justru pengelola memungut dengan nominal lebih dari yang ditetapkan. Berikut ada pula pungutan di luar lahan resmi TPK sehingga dianggap sebagai pungli.

"Makanya, dengan pertimbangan jangan sampai SK yang ada kembali disalahgunakan dan merugikan nama baik Pemkot Samarinda, dan dalam upaya mendukung Tim Saber (Sapu Bersih, Red) pungli, sehingga Walikota memutuskan untuk mencabut SK yang belakangan menjadi polemik itu," pungkas Dayat. (kmf3)

Baca ini juga