Nusyirwan : Pemerintah Siap Membantu Warga Yang terkena Musibah

KOMINFO.SAMARINDA - Kebakaran yang beruntun dalam Seminggu kemarin membuat Pemerintah Kota Samarinda sangat prihatin. Wakil Walikota Nusyirwan juga menyempatkan mengunjungi warga yang terkena musibah kebakaran di Jl. Jelawat Gang Musi RT. 20, 21, dan 22 Sungai Dama,Samarinda Ilir (26/3).”Pemerintah sangat prihatin terhadap warga yang terkena musibah kebakaran dan memang beberapa hari ini Samarinda terkena musibah kebakaran agak beruntun. Akan tetapi respon cepat dari Pemerintah Kota Samrinda terhadap langkah – langkah pemadaman pada waktu kejadian sudah berjalan dengan lancar, karena juga dibantu warga juga balakarcana lainnya Intinya team pemadam sudah menjalankan tugasnya meminimalkan kebakaran agar api tidak menyebar semakin luas,” jelas Nysirwan.


Adapun Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Sosial bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus bekerja sama untuk memberikan dukungan bagi yang terkena musibah. Salah satu bentuk dukungan dari Pemerintah adalah membantu paket baju, selimut, konsumsi, ada dapur umum serta bantuan bahan makanan yang dserahkan secara cepat, agar warga yang terdampak musibah segera bisa mendapatkannya.

Dan adanya program bantuan sewa rumah untuk uangnya tidak bisa diserahkan langsung ke masyarakat melainkan dengan cara mekanisme yang telah diatur. “Masyarakat terdampak nanti didata dahulu melalui RT lalu diverivikasi kalau memang betul membutuhkan bantuan rumah akan kita sewakan dengan biaya sewa maksimal Rp. 750 Ribu itu ditanggung selama 3 bula. Dan BPBD nantinya akan langsung membayar kepada pemilik rumah yang disewa. Jadi warga tidak bisa menerima uang sendiri tetapi warga bisa menempati tempat yang disewakan selama 3 bulan dengan menunggu proses kebangkitan warga yang kembali membangun rumah terdampak musibah. Dukungan pembangunan sangat bervariasi dari Provinsi juga ada yang mendukung untuk bangunan – bangunan tertentu,” tambahnya.

Dan bantuan uang cash kepada warga untuk membangun ini bukan kehendak Pemerintah melainkan sudah Peraturan Nasional yang memberi arahan lebih terarah. Pemerintah Kota harus mentaati kebijakan Pusat kalau ada bantuan diluar Pemerintah seperti Ormas, Perusahaan atau simpatisan warga bisa disalurkan lewat kordinasi Kelurahan yang kemudian disalurkan lewat RT terdampak. Ini supaya ada kejelasan di masyarakat penyamaan persepsi bantuan Pemerintah kota itu terus berjalan. (kmf5/aba)

Baca ini juga