Sejarah
Kamis, 28 Desember 2017 | Alfi Haryadi
( Penulis : )

Pembentukan DPK diatur dalam Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Bab II Pasal 3 Ayat 5 dan Perwali Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda, dengan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran meliputi pencegahan, peningkatan kafasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan.

   Dinas Pemadam Kebakaran (DPK) Kota Samarinda berawal daripada gabungan antara Pemerintah Daerah dan Swasta di bawah naungan Kantor Pekerjaan Umum (PU) Daerah Istimewa Kutai. Sejak tahun 1958 Kantor DPK masih merupakan Badan Organisasi Kebakaran dan pada tahun 1961, Badan Organisasi Kebakaran diambil alih oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kotamadya Samarinda yang diberi nama Kantor Unit Barisan Pencegah Kebakaran. Dan pada Tahun 1974 Perda No. 02 Tahun 1974 yang mana Perda tersebut merubah Kantor Unit Barisan Pencegah Kebakaran menjadi Kantor Pencegah Kebakaran Kotamadya Samarinda.

   Pada tahun 1987, Kantor Barisan Pencegah Kebakaran kembali mengalami peningkatan yaitu menjadi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda yang diatur berdasarkan Perda No. 09 Tahun 1987. Atas dasar Keputusan ini maka Barisan Pencegah Kebakaran (BPK) yang tadinya masih dibawah naungan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kotamadya Tingkat II Samarinda sudah berdiri sendiri dengan klasifikasi Tipe B. Pada tahun 2001 Dinas Pemadam Kebakaran Kotamadya Samarinda kembali berubah menjadi Kantor Pemadam Kebakaran Kota Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 28 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Kerja (Struktur) Organisasi Lembaga Teknis Kantor Pemadam Kebakaran Kota Samarinda.

         Selanjutnya Dasar Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kota Samarinda adalah Lembaga Teknis Daerah dibidang Penanggulangan Bencana dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.

         Pada bulan Juli 2011 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) kembali mengalami perubahan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarida Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda, yang diundangkan di Samarinda pada tanggal 28 Juni 2011.

Pada bulan Januari 2017 kembali mengalami perubahan yaitu Dinas Pemadam Kebakaran berpisah dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Kebakaran.            

         Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dibantu oleh 2 Bidang yang mana setiap Bidang tersebut membawahi 3 seksi yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Sedangkan di lapangan, Kepala Dinas dibantu oleh Pasukan yang bertugas di setiap Posko. Untuk saat ini Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda memiliki 11 (sebelas) Posko yang tersebar di beberapa Kecamatan.

            Dalam rangka penanggulangan dan pencegahan kebakaran bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Samarinda, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat pada umumnya, sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menangani penanggulangan bahaya kebakaran secara preventif maupun represif. Hal ini perlu dilakukan karena Pemerintah Kota Samarinda belum mengatur secara terinci tentang sarana penyelamatan jiwa yang merupakan faktor utama dalam kaitannya dengan perkembangan dan pembagunan kota, sehubungan dengan pemekaran daerah pemukiman penduduk, banyaknya bangunan bertingkat dan bangunan industri yang merupakan dampak utama bahaya kebakaran dan seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis.

Halaman Sebelumnya Halaman Selanjutnya
Sejarah Visi dan Misi
Keppres no.18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017 Pengumuman Perubahan Jadwal Seleksi Jabatan Administrator RSUD IA Moeis Pemerintah Kota Samarinda SURAT EDARAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN / INSPASSING SELEKSI JABATAN ADMINISTRATOR DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM I.A. MOEIS SAMARINDA HASIL SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAERAH KOTA SAMARINDA